Hari Pendidikan Nasional: Hadapi Problematika Pendidikan, Pemerintah Daerah dituntut Perhatian lebih

oleh :

Irwan Setiawan

Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur

Daerah Pemilihan 3 (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development  Programs) dalam "Human Development Report 2006" tentang  Kualitas Pembangunan Manusia. dari 177 negara yang diurutkan  berdasarkan kualitas manusia atau bangsanya, Indonesia hanya  berada pada peringkat ke-108. Sebagai perbandingan, Singapura  sudah mencapai peringkat ke-25, Brunei Darussalam ke-34, Malaysia ke-61, Thailand ke-74, dan Filipina ke-84. Negara tetangga dekat lainnya, Australia, bahkan sudah berada pada peringkat ke-3; negara ini bersaing ketat dengan Swedia (ke-4), Islandia (ke-2), dan Norwegia (ke-1).

Pada aspek moralitas, Pendidikan berjalan tanpa bingkai moral yang tegas, sehingga kehilangan arah dan hakikat yang paling asasi, yaitu untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa. Kasus tawuran massal di kalangan pelajar dan mahasiswa bermunculan hampir setiap tahun di beberapa kota besar. Sementara itu, jumlah pemakai narkoba di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang luar biasa, terutama di kalangan kaum muda. Dalam riset yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia (2004) mencapai Rp.23,6 triliun. Tahun 2006, jumlah pemakai narkoba berkisar 2 hingga 4 juta orang. Tak kurang dari 78%  korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. Jatim merupakan yang tertinggi di Indonesia  

Kondisi Daerah

Kondisi pendidikan di daerah setali tiga uang. Dilihat dari sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), kabupaten Banyuwangi dan Situbondo termasuk focus wilayah yang perlu mendapat perhatian dari capaian APK. Mengingat capaian APK untuk semua jenjang pendidikan di wilayah tersebut masih dibawa sasaran APK 2010 dala RPJMN 2010 – 2014.

Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso belum mencpai target APM SD Nasional. Bahkan, Kabupaten Banyuwangi masih dibawah Kabupaten Situbondo dari sisi pencapaian target APM SD-nya. Padahal, Angka partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indicator tonggak-tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Dilihat dari Angka rata-rata lama sekolah dan melek huruf penduduk 15 tahun keatas, kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso merupakan wilayah dengan capaian rata-rata lama sekolah dan melek huruf dibawah rata-rata.

Berikutnya, ditinjau dari indeks pembangunan Manusia (IPM)-nya, Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso termasuk daerah yang memiliki IPM dan indeks kesehatan lebih rendah dari angka IPM Jawa Timur.  Begitu pula  berdasarkan angka iPM dan indeks pendidikan, Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan situbondo termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki angka lebih rendah dari angka Jawa Timur.

Solusi Kedepan

Pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam  pembangunan bangsa. Tinggi-rendahnya derajat dan kedudukan  bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkan.  Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi  yang tinggi. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai  kemajuan dalam penguasaan teknologi dan peradaban diawali  dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pendidikan nasionalnya. Hal itu dilakukan dengan upaya mendukung, mengawal, dan terus memperbaiki sistem pendidikan bagi rakyatnya. Oleh karena itu pendidikan harus dapat diakses  oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Daerah seharusnya dapat melaksanakan amanat Pasal 31 ayat 4 Amendemen IV UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran secara efektif dan efisien dengan menegakkan transparasi dan akuntabilitas anggaran dan menghindari duplikasi pembinaan dan pembiayaan.  Selain itu, pemerintah Daerah perlu Meningkatkan efektivitas program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan menyediakan segala fasilitas demi terpenuhinya kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat.  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo seyogyanya menentukan prioritas sasaran program untuk Meningkatkan angka IPM paa masing-masing wilayahnya dimasa yang akan datang.